Petasulut.com, Sulut – Sebagai penyelenggara yang bertugas mengawasi pelaksanaan pesta Demokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini, Bawaslu Sulawesi Utara (Sulut) terus berbenah memaksimalkan tugas kerjanya.
Tak hanya perkuat kelembagaan secara internal, peran strategis pihak eksternal dalam hal ini stakeholder dan masyarakat pun sangat diharapkan oleh Bawaslu Sulut.
Saran strategis bahkan kritikan konstruktif diharapkan bisa diberikan kepada Bawaslu Sulut dalam menatap Pilkada serentak pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kota yang ada di Sulawesi Utara.
Diketahui, puncak pelaksanaan Pilkada tahun 2024 ini direncanakan akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Tahapan-demi tahapan telah berjalan, maka dari itu, Bawaslu Sulut berharap adanya mitra strategis untuk membantu kerja-kerja pengawasan ini.
“Kami membutuhkan mitra strategis dalam hal merancang atau membantu menyusun metode dan strategi ketika kami melakukan pengawasan pada tahapan Pilkada serentak tahun 2024,” Ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulut, Steffen Stevanus Linu, SS., MAP saat memberikan sambutan dalam kegiatan Rapat Evaluasi Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Sulut dalam Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024, di Hotel Sintesa Peninsula, Jumat (7/6-2024).
Dijelaskan Linu bahwa Bawaslu Sulut dalam waktu dekat punya agenda menyusun Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP). Dirinya berharap dalam penyusunan IKP ini ada saran dan masukan, khususnya terkait dengan karakteristik pemilih di setiap wilayah yang ada di Sulut.
“IKP ini berbeda dengan waktu Pemilu, karena penekanannya pada wilayah. Karakteristik Wilayah menjadi sasaran kami. Berbeda Kota Tomohon dan Kabupaten Talaud, Manado dan Kabupaten Kota lainnya,” Lanjut Linu sembari berharap mendapat masukan dari semua pihak.
Lebih lanjut, menelisik ke Pilkada tahun 2020 yang lalu, netralitas ASN menjadi salah satu indikator dalam penyusunan IKP.
Linu membeberkan bahwa sesuai data Pilkada pada tahun 2020 kemarin, kurang lebih sebanyak 23 kasus yang ditangani terkait dengan netralitas ini, Linu berharap ini dapat ditekan sehingga pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan aman dan damai tanpa ada sesuatu yang menghawatirkan.
Adapun, sesuai arahan Bawaslu RI, Linu menegaskan bahwa untuk memaksimalkan tahapan Pilkada, pihak Bawaslu akan memaksimalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga politik dan stakeholder termasuk didalamnya Jurnalis serta lembaga adat.
Dirinya pun berharap Bawaslu mendapat masukan konstruktif dalam kerja pengawasan Pilkada tahun 2024 saat ini.
“Selanjutnya, kami berharap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 ini dapat berjalan dengan baik, sehingga menghasilkan Pemilu yang benar-benar sesuai harapan kita semua demi kemajuan daerah yang kita cintai ini,” Harapnya.
(ABL)
