Petasulut.com, SULUT – DPRD Provinsi Sulut terus menggenjot pembahasan Laporan PertanggungJawaban (LKPJ) Tahun 2023 lewat Panitia Khusus.
Hal itu dilakukan guna mengevaluasi penggunaan anggaran, mencari solusi atas kendala yang muncul, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depannya.
Namun berbeda yang didapati Pansus DPRD Sulut Kelompok Kerja (Pokja) III yang membawahi para mitra kerja di Komisi III.
Dimana, Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak memenuhi undangan pembahasan LKPJ 2023 dari Pokja III DPRD Sulut.
Hal itupun dibenarkan oleh Ketua Pokja III, Julius Jems Tuuk.
Kepada Wartawan, Tuuk mengakui bahwa banyak yang harus dibicarakan dengan pihak PLN. Tapi mereka tidak hadir.
“Kami Pansus sebenarnya ingin tahu apa saja yang dilakukan PLN. Janji Pak jokowi kemudian diturunkan kepada PLN bahwa di seluruh Indonesia listrik harus menyala, tapi ada beberapa kampung di Sulut yang listriknya belum menyala,” Tegas Jems usai Rapat Pembahasan LKPJ yang dihadiri hanya Pihak BPPW, Senin (29/04/2024) di Ruang Serbaguna DPRD Sulut.
Tuuk mengakui bahwa Pansus DPRD Sulut ingin tahu, apa kendala PLN.
“Kan hari ini suplai listrik sudah banyak, tapi di beberapa kampung menyala nggak? apalagi yang di Pulau-pulau. PLN punya solusi nggak. itu yang ingin diketahui oleh Pansus,” Ucap Tuuk didampingi Anggota Pokja III Careig Runtu dan Henry Walukow.
Lanjut Politisi PDIP itu, Kalau PLN mengatakan tidak bisa menyalakan listrik yang ada di pulau karena dana operasional yang dikeluarkan terlalu mahal. Kan gila kalau misalnya begitu.
“Bagaimana BUMN, dia musti berdagang dengan rakyatnya. Harusnya ada subsidi silang, tapi kami pansus mau dan ingin gali kenapa ini tidak menyala, sebab menurut data ada 12 kampung di daerah utara sana belum menyala,” Jelas Aleg Dapil BMR.
Tindak lanjut dari Pansus DPRD Sulut?
“Kami akan menyurat kepada kementerian terkait bahwa uptd-uptd ini tidak menghargai rakyat sulut. Sebaiknya di ganti saja mereka. Cari orang yang benar-benar serius berkomunikasi dengan kami,” Tegasnya.
(ABL)
