Petasulut.com, PALANGKARAYA – Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Thomas Harming Suwarta, menyerukan kepada seluruh wartawan di Indonesia untuk terlibat aktif dalam agenda besar pembangunan Hak Asasi Manusia (HAM). Thomas menegaskan, jurnalis tidak hanya menjadi pilar demokrasi, namun juga merupakan pilar penting dalam menegakkan dan mengarusutamakan nilai-nilai HAM di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Thomas saat tampil sebagai narasumber dalam seminar nasional bertajuk “Jurnalis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, yang menjadi rangkaian Rapat Kerja Nasional Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna). Acara berlangsung di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kamis (13/11).
“Membangun peradaban HAM adalah tugas seluruh masyarakat Indonesia. Lebih-lebih lagi wartawan memiliki kekuatan luar biasa melalui tulisan dan reportase yang mampu membangun kesadaran publik sekaligus memberi masukan bagi pemerintah,” ujar Thomas.
Ia menambahkan, apabila media memiliki perspektif HAM yang kuat, maka isu-isu HAM akan mendapatkan ruang lebih besar, sehingga memberikan dampak langsung pada masyarakat.
Thomas menjelaskan bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini menempatkan pembangunan HAM sebagai prioritas, tercermin dari aspek penghormatan (to respect), pelindungan (to protect), dan pemenuhan (to fulfill) yang dituangkan dalam Astacita. Bahkan, lebih dari 50 persen poin dalam Astacita memuat agenda terkait penguatan HAM.
“Kita sedang diajak menjemput peradaban baru—peradaban yang berlandaskan nilai-nilai HAM. Wartawan punya posisi strategis untuk mengawal itu,” tegasnya.
Thomas mengajak jurnalis menjadikan isu HAM sebagai bagian dari liputan harian, bukan hanya saat terjadi kasus pelanggaran. Menurutnya, aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam berbagai sektor bisa dan perlu terus disuarakan kepada publik.
Ia juga mengingatkan bahwa di tengah banjir informasi saat ini, media arus utama tetap menjadi rujukan penting bagi masyarakat. Karena itu, jurnalis diharapkan menjaga integritas, menghindari sensasi, dan menguatkan fungsi edukasi bagi publik.
“Kekuatan pena wartawan luar biasa. Perspektif mereka menentukan arah kesadaran publik. Karena itu mari kita bersama-sama membangun peradaban HAM di Indonesia,” serunya.
Thomas turut menekankan pentingnya peningkatan kapasitas jurnalis, termasuk pemahaman substantif mengenai HAM yang disebutnya sebagai intangible asset termahal bangsa. Dengan pemahaman yang kuat, wartawan dapat menjadi komunikator efektif bagi publik dalam menyebarluaskan nilai-nilai kemanusiaan.
Ia berharap ke depan akan terjalin sinergi yang lebih kuat antara media dan Kementerian Hukum dan HAM.
“Media adalah rekan seperjalanan kami. Kami menghargai independensi pers, namun kolaborasi yang baik akan mempermudah upaya menciptakan peradaban HAM yang lebih maju di Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pewarna Indonesia, Yusuf Mujiono, menyambut baik ajakan kolaborasi tersebut.
“Kami merasa tertantang untuk ikut membangun peradaban HAM. Selain meningkatkan kapasitas kami, kami juga berharap ada pelindungan HAM yang lebih kuat bagi wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik,” ujarnya.
(ABL)
