Petasulut.com, SULUT – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Sulut Bergerak, selasa (12/04) menduduki kantor DPRD Sulut guna menyuarakan beberapa tuntutan, utamanya adalah menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan Presiden selama tiga periode.
Para pendemo itupun diterima oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Wakil Ketua Victor Mailangkay, Anggota DPRD Melky Pangemanan, Fabian Kaloh, Jems Tuuk, Mohammad Wongso dan Yusra Alhabsyi.
Dalam unjuk rasa tersebut, Para mahasiswa menuntut agar mereka semua bisa masuk di dalam ruangan kantor DPRD Sulut, akan tetapi pihak DPRD Sulut tidak mengiyakannya dikarenakan tidak bisa menampung semua mahasiswa.
Alhasil, Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut bersama para mahasiswa duduk melantai di depan kantor DPRD Sulut.
Pada kesempatan itu, menanggapi tuntutan para mahasiswa, Ketua DPRD Sulut, Andi silangen mengatakan bahwa tuntunan mahasiswa sangat bagus karena mengenai isu nasional. Yakni menolak perpanjangan 3 periode presiden, soal BBM, minyak goreng.
“Itu pergumulan semua rakyat. Dan itu konsen kami di dewan. Makanya kami apresiasi ke mahasiswa,” kata Ketua DPRD Sulut.
Dirinya memaklumi jika sempat terjadi adu argumen antara mahasiswa dan pihaknya.
“Kalau ada sedikit gesekan tak masalah. Tapi masih terkontrol. Kami apresiasi mahasiswa,” ungkapnya.
Putra Nusa Utara ini berjanji akan membawa aspirasi yang telah disepakati ke DPR RI.
“Apa yang mereka sampaikan akan kami bawa dan teruskan ke pusat untuk diperjuangkan,” Kata Andi Silangen.
Ditempat yang sama, Anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan menuturkan sepakat dan sepaham mendukung langkah para pengunjuk rasa.
“Sehingga DPRD Sulut akan mengambil sikap untuk menyampaikan semua tuntutan ini. Menyampaikan ke pemerintah pusat agar bisa mendapatkan perhatian,” Beber MJP.
“Tuntutan dari pengunjuk rasa itu kewenangannya ada di pemerintah pusat. DPRD Sulut akan menfasilitasi setiap aspirasi yang disampaikan sesuai dengan kewenangan yang ada,” Tambah Wakil rakyat dapil Minut-Bitung.
Diketahui, delapan tuntutan mahasiswa itu yakni:
– Menolak tunda Pemilu 2024
– Menolak perpanjangan jabatan Presiden selama tiga periode.
– Menolak kebijakan pemerintah dengan menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen.
– Mendesak pemerintah menstabilkan harga dan berantas mafia, serta tetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sesuai ekonomi masyarakat.
– Menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak berpihak kepada masyarakat.
– Mendesak pemerintah mencabut Undang – undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
– Mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mensahkan Undang – undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
– Stop pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Meminta dilakukan revisi terhadap Undang – undang ITE serta stop kriminaliasi terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
(ABL)
