Petasulut.com, SULUT – Keseriusan untuk terus mengedepankan kesejahteraan rakyat kembali ditunjukan Anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan.
Terbukti, meski diguyur hujan lebat, MJP seorang diri melayani secara santun ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Solidaritas Petani Penggarap (SOLIPETRA) Kalasey II, kamis (03/02) di kantor DPRD Sulut.
Adapun beberapa poin tuntutan yang disampaikan para pendemo kepada MJP, diantaranya berikan legalitas hukum kepada petani di lahan pertanian desa kalasey dua sebagai bentuk perwujudan reforma agraria dan mendesak DPRD Sulut untuk melindungi dan ikut memperjuangkan hak-hak konstitusi petani.
Menjawab itu, Ketua DPW PSI Sulut ini mengatakan bahwa DPRD Sulut akan menfasilitasi aduan para petani kalasey dua dengan cara duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulut, BPN dan pihak terkait lainnya.
“Kepentingan publik, kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat menjadi poin paling penting dalam rangka kita mengambil suatu keputusan,” ucap Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sulut itu.
“Dalam kasus ini, kita harus mengkaji dan menelaah secara matang dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, karena hukum tertinggi itu adalah kemaslahatan masyarakat,” Tambah MJP.
Tak hanya itu, Personil Komisi IV DPRD Sulut itu juga menuturkan bahwa tuntutan yang telah disampaikan akan ditampung dan meneruskan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.
“Kami DPRD adalah representasi publik. Ini semua di dudukan dalam konstruksi hukum, tidak bisa hanya karena kepentingan masing-masing elite politik atau kepentingan representasi masing-masing orang, semuanya harus berdasarkan aturan yang berlaku,” Katanya.
Lanjut Politisi dapil Minut-Bitung, dalam situasi ini kita cari solusi bersama dan berharap yang terbaik.
“Pertumbuhan ekonomi kita di Sulut masih terjaga sampai saat ini karena adanya sumbangsih terbesar di bidang pertanian,” Tegas MJP dan dibalas dengan teriakan ‘Hidup MJP’
“Oleh karena itu, setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan terlebih khusus para petani kalasey dua akan menjadi tugas dan PR besar DPRD, untuk duduk bersama dengan pihak terkait dalam rangka mengambil keputusan,” Tuturnya.
MJP juga percaya bahwa Pemprov Sulut tak akan meninggalkan rakyatnya, dalam hal ini masyarakat petani desa kalasey dua.
DPRD juga, Lanjutnya pasti akan memberikan rasa keadilan sebagaimana amanat konstitusi.
“Sekali lagi saya katakan, seluruh kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak boleh hanya untuk kepentingan kelompok tertentu,”
Terpantau, kehadiran dan penjelasan MJP pun seakan meluluhkan para pendemo sehingga aksi unjuk rasa berlangsung aman dan damai.
(ABL)
