YUSRA Minta Pemprov Sulut Segera Percepat Realisasi Anggaran Covid-19

0
Anggota DPRD Sulut, Yusra Alhabsyi

Petasulut.com, SULUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara diketahui telah diperingati oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian perihal percepatan realisasi anggaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peringatan pemerintah pusat itu dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat saat ini yang semakin sulit.

Mengenai itu, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Yusra Alhabsyi mengungkapkan, apa yang dilakukan Mendagri untuk mendesak dan mengumumkan ke publik segera merealisasi anggaran penanganan Covid adalah langkah yang luar biasa. Dengan warning tersebut maka seharusnya pemerintah daerah yang masuk daftar tersebut segera merespon.

Apalagi kondisi sekarang ini, pemerintah telah memberikan keputusan untuk memperpanjang Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

“Dana-dana yang dikhususkan untuk penanganan covid tersebut seperti bantuan sosial (bansos) masih lambat proses realisasi,” ungkap Yusra, Minggu (18/7).

Baginya, gubernur harus memerintahkan secara tegas dan kalau perlu memanggil dinas yang bersangkutan.

Menurutnya, masalah ini ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan bagian keuangan. Mereka yang dinilai mengetahui terkait anggaran untuk situasi sekarang ini.

“Sementara untuk dinas yang berhubungan secara teknis, kalau ada masalah lambat koordinasi maka harus segera percepat koordinasinya. Saya sangat menyayangkan kalau Sulut termasuk di 19 pemerintah daerah (pemda) itu. Tapi memang karena faktanya di lapangan masih seperti itu (belum ada realisasi anggaran Covid, red),” tuturnya.

Pemerintah sudah harus segera ambil tindakan karena masyarakat dinilai sudah dalam posisi sulit. Kalau ini tidak diseriusi maka baginya, akan menambah masalah baru di tengah masyarakat.

“Jika tidak diseriusi maka sama saja kita tambah-tambah persoalan baru,” tuturnya.

Hal serupa juga menurutnya dengan insentif bagi tenaga medis maupun relawan. Ini baginya perlu segera diberikan. Ketika itu sudah masuk di anggaran daerah perlu segera direalisasi.

“Kalau belum direalisasikan akan menambah daftar rumit dan persoalan. Seharusnya ujung tombak dari sisi kesehatan adalah prioritas. Tanpa mengabaikan petugas-petugas yang lain. Kami juga tahu pimpinan instansinya dalam masa-masa sulit tapi kalau hak petugas tidak direalisasi akan jadi persoalan baru akan memperparah untuk penanganannya,” kuncinya.

Diketahui, Mendagri telah memberikan peringatan kepada 19 pemda. Hal itu karena belum nampak realisasi anggaran Covid-19. Salah satunya adalah daerah Sulut.

(ABL)

Previous articleKabar Gembira, Masa Pendaftaran CPNS 2021 Diperpanjang
Next articlePeduli, MJP Beri Bantuan Sembako Kepada Warga Yang Jalani Isoman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here