Petasulut.com, SULAWESI UTARA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Pemprov Sulut berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-12 kali secara berturut-turut.
Opini tertinggi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara yang digelar Selasa (2/6/2026).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Akhmad Anang Hernady kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen dan dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala BPK Perwakilan Sulut, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa tata kelola keuangan daerah di Sulawesi Utara tetap berjalan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Di era kepemimpinan YSK-Victory, sistem pengawasan internal dan disiplin administrasi keuangan dinilai mampu menjaga kualitas laporan keuangan daerah sehingga kembali meraih opini tertinggi dari BPK.
Dalam penyampaiannya, Akhmad Anang Hernady menjelaskan bahwa meskipun terdapat sejumlah catatan hasil pemeriksaan, namun tidak berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
“Untuk itu BPK RI memberikan opini WTP untuk LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025. Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas pencapaian WTP 12 kali berturut-turut,” ujar Hernady.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun beruntun menjadi prestasi yang menunjukkan konsistensi Pemprov Sulut dalam mengelola keuangan daerah secara profesional dan bertanggung jawab.
Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, capaian ini bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi juga menjadi bukti bahwa setiap program pembangunan dan penggunaan anggaran terus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Yulius Selvanus dan Victor Mailangkay, opini WTP ke-12 ini menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat Sulawesi Utara.
(ABL)
