Petasulut.com, Jakarta, 18 September 2025 — Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Apkasi, Burzah Zarnubi (Bupati Lahat), Ketua Harian Dadang Supriatna (Bupati Bandung), dan Sekjen Apkasi Joune Ganda (Bupati Minahasa Utara).
Audiensi ini menjadi tindak lanjut atas isu pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang tengah ramai menjadi sorotan nasional. Apkasi menilai isu tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal daerah serta keberlangsungan pembangunan di tingkat kabupaten.
Sekjen Apkasi, Joune Ganda, menegaskan bahwa pertemuan dengan Mendagri merupakan langkah penting untuk menyampaikan langsung aspirasi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
“Pertemuan ini menjadi forum strategis bagi pemerintah kabupaten untuk menyuarakan aspirasi dan mendorong solusi konkret demi menjaga stabilitas fiskal serta keberlanjutan pembangunan daerah. Apkasi menegaskan komitmennya memperjuangkan kepentingan anggotanya, sekaligus mendukung pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berkeadilan fiskal,” ujar Joune Ganda.
Selain membahas isu TKD, dialog dengan Mendagri juga mencakup beberapa agenda prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta diskusi mengenai problematika global yang berdampak pada tata kelola pemerintahan daerah.
Ketua Umum Apkasi, Burzah Zarnubi, menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi pusat dan daerah.
“Dialog ini sangat dinamis dan menjadi awal positif untuk memperkuat sinergitas. Melalui kolaborasi pusat dan daerah, kita berkomitmen mewujudkan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” jelas Burzah.
Kehadiran Mendagri Tito Karnavian yang didampingi Sekjen dan para Dirjen Kemendagri menjadi penegasan bahwa isu TKD dan tantangan pembangunan daerah mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat.
Pertemuan ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam menjaga keseimbangan fiskal, memperkuat layanan publik, dan memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal di tengah dinamika kebijakan nasional.
