Petasulut.com, SULAWESI UTARA — Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (11/8/2026).
Kunjungan yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut tersebut menjadi momentum pertukaran informasi dan pengalaman antardaerah, khususnya terkait pengembangan sektor pariwisata, infrastruktur, konektivitas transportasi hingga pengelolaan potensi kelautan.
Rombongan DPRD Papua Barat terdiri dari Ketua Komisi IV, Ketua Komisi II, sejumlah anggota DPRD serta staf sekretariat. Dalam kunjungan tersebut, turut hadir anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro yang menjadi mitra studi.
Sejumlah sektor pembangunan di Sulawesi Utara menjadi perhatian delegasi Papua Barat. Di antaranya pengembangan potensi pariwisata, pembangunan dan pemanfaatan jalan tol, layanan transportasi laut antarpulau, hingga pengelolaan industri perikanan, khususnya usaha pengalengan ikan di Kota Bitung.
Pertukaran informasi tersebut dinilai penting mengingat karakteristik Sulawesi Utara dan Papua Barat sama-sama memiliki wilayah kepulauan dengan potensi besar di sektor kelautan dan pariwisata.
Dalam pemaparan yang disampaikan, Sulawesi Utara diketahui terus mendorong penguatan konektivitas antardaerah melalui berbagai moda transportasi. Salah satunya layanan kapal feri yang menghubungkan sejumlah wilayah kepulauan.
Keberadaan transportasi laut tersebut tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas pariwisata serta distribusi berbagai komoditas, termasuk hasil laut.
DPRD Sulut Sambut Baik Kunjungan
Sekretaris DPRD Sulawesi Utara, W. Niklas Silangen, menyambut baik kunjungan kerja DPRD Papua Barat tersebut.
Menurutnya, meski DPRD Sulut saat ini masih disibukkan dengan sejumlah agenda legislatif, pertemuan antarlembaga legislatif tersebut tetap menjadi ruang yang produktif untuk bertukar pengalaman dan informasi.
Sejumlah agenda DPRD Sulut yang masih berjalan di antaranya pembahasan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Utara.
Selain itu, DPRD Sulut juga tengah mempersiapkan agenda rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Agustus 2026.
Di tengah padatnya agenda tersebut, pertemuan bersama DPRD Papua Barat berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh kekeluargaan.
Berbagai pengalaman mengenai tata kelola pemerintahan daerah, pelaksanaan fungsi legislatif serta pengembangan potensi daerah menjadi bagian dari pembahasan.
Bahas Regulasi Komoditas Pala
Menariknya, kunjungan tersebut juga membuka ruang pertukaran informasi mengenai regulasi daerah, khususnya terkait komoditas perkebunan.
Perwakilan DPRD Sitaro turut menggali informasi mengenai regulasi yang telah diterapkan di Papua Barat terkait tanaman pala.
Dalam pemaparan tersebut disebutkan bahwa Papua Barat telah memiliki peraturan daerah mengenai tanaman pala, khususnya berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan, rencana aksi daerah sektor perkebunan hingga aspek retribusi.
Regulasi tersebut dinilai menarik untuk dipelajari karena pala juga merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi dan potensi pengembangan di wilayah kepulauan.
Perwakilan DPRD Sitaro menyatakan ketertarikannya untuk mempelajari produk hukum tersebut sebagai bahan referensi dalam pengembangan regulasi di daerah, tentunya dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lokal.
Pertukaran regulasi tersebut menunjukkan bahwa kunjungan kerja antardaerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga dapat menjadi sarana berbagi pengalaman dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah.
Lanjutkan Studi ke Sejumlah Instansi
Setelah melakukan kunjungan ke DPRD Sulut, rombongan DPRD Papua Barat dijadwalkan melanjutkan agenda studi ke sejumlah instansi dan lokasi strategis di Sulawesi Utara.
Di antaranya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Kelautan Provinsi Sulut.
Rombongan juga dijadwalkan mengunjungi PT Sinar Pure Foods di Kota Bitung untuk melihat secara langsung proses industri pengalengan ikan sekaligus mempelajari jaringan distribusi produk perikanan.
Kunjungan lapangan tersebut diharapkan memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana potensi kelautan dan perikanan dapat dikembangkan menjadi sektor ekonomi produktif yang memberikan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat.
Bagi Papua Barat, pengalaman Sulawesi Utara dalam mengembangkan konektivitas, pariwisata dan sektor kelautan dapat menjadi bahan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya.
Sementara bagi Sulawesi Utara, interaksi dengan DPRD Papua Barat juga menjadi kesempatan untuk bertukar pengalaman mengenai berbagai tantangan pembangunan di wilayah kepulauan.
Di akhir pertemuan, Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut.
Ia berharap komunikasi dan pertukaran pengalaman antardaerah tidak berhenti pada kunjungan kerja, tetapi dapat berkembang menjadi kolaborasi yang memberikan manfaat bagi peningkatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan.
Kunjungan DPRD Papua Barat ke Sulawesi Utara pun menjadi gambaran bahwa pertukaran pengetahuan antardaerah memiliki peran penting dalam mencari solusi dan strategi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
(ABL)
