Petasulut.com, BITUNG – Komisi III DPRD Sulawesi Utara terus mengawal penyelesaian polemik akses jalan di kawasan lingkar tambang yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan PT Meares Soputan Mining (MSM).
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Fave Hotel Bitung, Senin (15/6/2026), Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian utama dalam setiap proses penyelesaian.
Menurut Berty, DPRD Sulut telah berulang kali membuka ruang dialog antara seluruh pihak yang berkepentingan. Namun hingga saat ini, pembukaan jalan baru yang diharapkan masyarakat masih menemui hambatan akibat persoalan pembayaran lahan terdampak.
“Kami memahami aspirasi masyarakat yang meminta jalan baru segera dibuka karena kondisi jalan lama sudah putus total dan sangat berisiko. Namun di sisi lain, ada proses yang harus diselesaikan terkait hak-hak masyarakat terdampak,” kata Berty.
Ia menilai penyelesaian persoalan tersebut harus dilakukan secara bijaksana dan mengedepankan prinsip keadilan agar tidak menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat.
Sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan, Komisi III DPRD Sulut mendorong Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk mengambil langkah yang lebih tegas dan terukur mengingat ruas tersebut merupakan jalan nasional yang memiliki fungsi strategis bagi masyarakat.
“Yang paling penting saat ini adalah bagaimana keselamatan masyarakat tetap terjamin. Karena itu kami meminta semua pihak duduk bersama dan mencari titik temu terbaik,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Berty mengapresiasi langkah Kapolres Bitung AKBP Albert Zai yang memberikan ruang dialog selama satu minggu guna membangun komunikasi dengan masyarakat yang masih keberatan terhadap proses yang sedang berjalan.
Komisi III DPRD Sulut menilai pendekatan persuasif merupakan langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya gesekan di lapangan.
Selain itu, DPRD Sulut juga mengingatkan pentingnya keterlibatan aktif PT MSM dalam mempercepat penyelesaian persoalan. Menurut Berty, keberhasilan negosiasi tidak hanya bergantung pada pemerintah dan masyarakat, tetapi juga membutuhkan komitmen kuat dari pihak perusahaan.
“Kami ingin solusi yang memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Masyarakat mendapatkan haknya, perusahaan dapat menjalankan kewajibannya, dan yang terpenting akses jalan yang aman dapat segera digunakan masyarakat,” tegasnya.
(ABL)
