Petasulut.com, SULUT – Persoalan Stunting (Gizi Buruk) masih menjadi persoalan besar di tengah-tengah masyarakat.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna meminimalisir terjadinya Stunting pada anak.
Diketahui, prevelensi angka stunting di Indonesia berdasarkan data masih sangat tinggi berada di angka 27,7 persen.
Hal itupun menjadi perhatian khusus ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene.
Dimana dirinya bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) Manado turun langsung ke masyarakat guna mensosialisasikan sekaligus memberikan edukasi tentang bagaimana cara pencegahan stunting pada anak.
Terbukti, pada Rabu (13/4) dua lokasi yakni Desa Torout dan Tumpaan Baru Minahasa Selatan menjadi tempat kegiatan sosialisasi dari Anggota DPR RI dari dapil Sulawesi Utara Felly Runtuwene.
Pada kesempatan itu, dikatakannya bahwa masalah stunting di Indonesia memerlukan penanganan yang tepat karena bisa menjadi salah satu ancaman serius bila tidak dilakukan tindakan pencegahan.
Terlebih pemerintah sendiri sudah menargetkan Program Penurunan Stunting menjadi 14% pada tahun 2024 mendatang melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Jangan sampai anak – anak kita kehilangan masa depan karena infeksi gizi, karena bicara masalah gizi buruk pada balita tidak hanya terkait masyarakat miskin tetapi juga bisa terjadi pada orang berada, kenapa ? banyak perempuan yang akan menikah sampai harus melakukan diet sehingga mempengaruhi kondisi gizi dalam tubuh kemudian pada proses kehamilan akhirnya ikut mempengaruhi gizi janin dalam kandungan, ini problem kita sekaligus tanda awas bagi kita,” terang FER sapaan akrabnya di hadapan masyarakat.
Namun demikian Politisi Partai NasDem ini memberikan apresiasi bagi Provinsi Bali yang sukses menekan angka stunting di angka 10 persen sehingga ia berharap hal ini bisa dijadikan contoh bagi daerah lain di Indonesia.
“Target kita tahun 2024 14,5 persen, nah di Bali prevelensinya sudah 10 persen, saya sampaikan bolehlah dijadikan contoh untuk provinsi – provinsi lain datang kesana apa sih yang Pemprov Bali lakukan,”harapnya.
Disisi lain mantan anggota DPRD Sulut ini juga mengungkapkan, faktor terjadinya gizi buruk juga disebabkan berbagai hal termasuk infrastruktur seperti ketersediaan air bersih, kondisi rumah yang tidak sehat, kebersihan jamban bahkan termasuk masalah pendidikan. Hal ini memerlukan peran semua pihak termasuk pemerintah yang ada di pusat, pemerintah daerah maupun desa dan kelurahan.
“Kenapa 22 Kementerian dan lembaga dilibatkan untuk menyelesaikan stunting sampai 2024 dengan target 14,5 persen bahkan pak presiden telah mengeluarkan Perpres 72 tahun 2021 karena ini menjadi ancaman yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, jangan sampai kita kehilangan putra – putri kita kalau hal ini tidak diperhatikan, kita perlu seriusi bersama karena sebagus apapun programnya tapi kalau tidak ditindak lanjuti daerah nol juga, bagaimana koordinasi daerah dengan pusat duduk bersama dalam mengatasi persoalan stunting ini,” pungkasnya.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut ikut dihadiri Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut Stella Runtuwene, Kepala BPPOM Manado Dra Hariani Apt dan jajaran, pihak Kepolisian serta Pemerintah Desa setempat.
(ABL)
