Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Anggota Komisi II DPRD Sulawesi Utara, Angelia Regina Wenas, menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam penyaluran bantuan sektor pertanian dan peternakan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak), Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II, Inggried JNN Sondakh, Angelia meminta seluruh dinas terkait lebih proaktif dan kooperatif dalam menjemput program dari pemerintah pusat.
“Dinas harus lebih aktif jemput bola ke pusat dan membangun komunikasi yang baik. Jangan hanya menunggu,” tegas legislator daerah pemilihan Bolmong Raya tersebut.
Menurut Angelia, kinerja sejumlah dinas teknis masih belum maksimal dalam menangkap peluang program dan anggaran dari pemerintah pusat. Ia menilai persoalan klasik seperti lemahnya koordinasi dan sulitnya sinkronisasi data masih menjadi hambatan utama.
Kondisi ini, kata dia, terasa berbeda jika dibandingkan dengan pola kepemimpinan sebelumnya yang dinilai lebih agresif dalam membangun komunikasi lintas sektor.
“Dinas harus jeli melihat peluang anggaran dan program di pemerintah pusat untuk dibawa ke daerah. Kalau kita pasif, kita akan tertinggal,” ujarnya.
Sebagai solusi konkret, Angelia menawarkan pengadaan Program Ayam Terintegrasi yang dinilai relevan untuk diterapkan di Sulawesi Utara. Program serupa, menurutnya, telah sukses dijalankan di Gorontalo.
Program tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan daging dan telur, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
“Kita butuh program yang terukur. Jika peternakan ayam bisa terintegrasi secara mandiri, ketergantungan pada pasokan luar bisa ditekan,” ujar srikandi Partai Demokrat itu.
Angelia juga menyoroti membanjirnya telur dari luar daerah ke pasar Sulawesi Utara. Kondisi ini dinilai berdampak serius terhadap stabilitas harga dan keberlangsungan usaha peternak lokal.
Ia memaparkan dua persoalan utama yang muncul:
– Ketidakpastian kualitas, karena standar kesegaran telur dari luar sulit dikontrol.
– Hancurnya harga pasar, akibat persaingan yang tidak seimbang, sementara biaya produksi terutama pakan terus mengalami kenaikan.
“Kasihan peternak kita. Kalau barang dari luar masuk tanpa kontrol, sementara biaya produksi naik, mereka bisa gulung tikar. Pemerintah harus hadir mengontrol agar pasar tetap stabil,” tegasnya.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Angelia meminta dinas terkait memperkuat sinkronisasi dan validasi data petani serta peternak. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar program bantuan benar-benar menyentuh pelaku usaha yang membutuhkan.
Menanggapi masukan tersebut, Pelaksana Harian Sekretaris Dispertanak, Stella Taju, menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi II DPRD Sulut.
Ia memastikan pihaknya akan membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan pemerintah pusat agar alokasi bantuan ke Sulawesi Utara semakin meningkat.
“Saat ini bantuan sudah cukup banyak. Kami yakin jika koordinasi semakin baik dan intens, bantuan dari pusat akan lebih besar lagi,” ujarnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut anggota Komisi II lainnya yakni Dhea Lumenta, Abdul Gani, Pricylia Rondo, Normans Luntungan, serta Eldo Wongkar.
(ABL)
