Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Komitmen menghadirkan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan kembali diperlihatkan melalui sinergi antara Komisi II DPRD Sulawesi Utara dan Polda Sulut.
Hal itu terlihat dalam Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Penyaluran BBM Bersubsidi yang digelar di Ruang Rapat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut, Selasa (9/6/2026).
Rakor tersebut digelar sebagai respons atas antrean panjang kendaraan dan kelangkaan BBM jenis Solar subsidi yang terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara dalam beberapa waktu terakhir.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Provinsi Sulut, DPRD Sulut, Polda Sulut, PT Pertamina Patra Niaga, BPJN, Hiswana Migas, hingga unsur pemerintah kabupaten dan kota.
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi II DPRD Sulut, Pricylia Rondo, tampil sebagai salah satu narasumber bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut Kombes Pol FX Winardi Prabowo dan perwakilan Pemerintah Provinsi Sulut, Resa Dotulong
Pricylia menyampaikan apresiasi tinggi kepada Polda Sulut yang dinilai menunjukkan keseriusan dalam mengatasi persoalan kelangkaan solar subsidi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Menurutnya, rapat koordinasi tersebut tidak berhenti pada tataran diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret berupa komitmen pengawasan intensif di lapangan dalam dua minggu ke depan.
“Kami dari Komisi II DPRD Sulut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Sulut yang telah mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan rekomendasi serta melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi solar subsidi di lapangan,” ujar Pricylia.
Legislator PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa masyarakat Sulawesi Utara tidak boleh terus-menerus menjadi korban akibat distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran.
Karena itu, ia menilai langkah pengawasan yang dilakukan aparat kepolisian merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak masyarakat.
“Kami sangat senang karena rakor ini memiliki tujuan yang jelas. Semua pihak menunjukkan komitmen yang sama untuk bekerja bagi masyarakat. Jangan sampai rakyat Sulawesi Utara mengalami kesulitan mendapatkan solar yang memang menjadi hak mereka,” tegas Legislator Dapil Minsel Mitra itu.
Tak hanya itu, Pricylia juga memberikan apresiasi terhadap sikap tegas Polda Sulut yang menyatakan siap menindak setiap bentuk pelanggaran dan penyimpangan distribusi BBM subsidi tanpa pandang bulu.
Menurutnya, tindakan tegas terhadap oknum yang mencoba memanfaatkan BBM subsidi untuk kepentingan pribadi menjadi kunci agar distribusi energi dapat berjalan adil dan tepat sasaran.
“Saya sangat mengapresiasi komitmen Polda Sulut yang akan menindak siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran. Tidak boleh ada perlakuan khusus. Jika ada yang bermain-main dengan BBM subsidi, harus diproses sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Polda Sulut melalui jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus menegaskan akan memperkuat pengawasan terhadap distribusi solar subsidi, termasuk melakukan pemantauan langsung di sejumlah SPBU yang menjadi titik rawan antrean maupun dugaan penyimpangan.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan kuota BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, khususnya para nelayan, petani, pelaku usaha kecil, dan sektor transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan solar.
Pricylia Rondo menambahkan bahwa Komisi II DPRD Sulut akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan energi dan pelayanan publik.
“Komisi II akan terus mengawal, menjaga, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kami ingin memastikan distribusi BBM berjalan baik dan masyarakat mendapatkan haknya tanpa hambatan,” pungkasnya.
Melalui sinergi kuat antara DPRD Sulut, Polda Sulut, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait, masyarakat berharap persoalan kelangkaan solar subsidi dapat segera teratasi sehingga aktivitas ekonomi di Sulawesi Utara kembali berjalan normal dan produktif.
(ABL)
