Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Komisi II DPRD Sulawesi Utara menggelar rapat bersama Dinas Koperasi dan UMKM Sulut di ruang rapat Komisi II, Senin (3/2/2025). Rapat tersebut membahas Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang difokuskan pada penguatan sektor koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II, Inggried Sondakh, dan dihadiri anggota Komisi II lainnya, yakni Jeane Laluyan, Angel Wenas, Dhea Lumenta, Abdul Gani, Pricylia Rondo, Normans Luntungan, serta Eldo Wongkar.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, Jeane Laluyan menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dinilai serius menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui DPRD, khususnya yang tertuang dalam pokok pikiran (Pokir).
“Saya ingin memberikan apresiasi karena dalam pemaparan tadi, pemerintah menekankan dan menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat melalui dewan,” ujar Jeane.
Menurutnya, komitmen tersebut menunjukkan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku koperasi dan UMKM di Sulawesi Utara.
Jeane menambahkan, tahun 2025 menjadi momentum pengabdian yang nyata. Meski kondisi anggaran terbatas, seluruh alokasi tetap diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
“Tahun lalu saya terus menyuarakan hal ini. Walaupun anggaran terbatas, semuanya tetap untuk masyarakat. Puji Tuhan, melalui Gubernur, DPRD Sulut diapresiasi dan seluruh pokok-pokok pikiran (pokir) masyarakat direspons sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada,” tuturnya.
Ia berharap, program Dinas Koperasi dan UMKM Sulut tahun 2025 mampu memperkuat daya saing pelaku usaha lokal, memperluas akses pembiayaan, serta mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor UMKM.
Rapat tersebut juga menjadi wadah evaluasi sekaligus sinkronisasi program agar pelaksanaannya tepat sasaran. Komisi II DPRD Sulut menekankan pentingnya pengawasan terhadap realisasi anggaran agar setiap program benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
(ABL)
