Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Memasuki usia ke-62 tahun, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus menatap masa depan dengan semangat pembangunan yang lebih kuat, merata dan berkelanjutan.
Pesan tersebut menjadi salah satu benang merah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka memperingati HUT ke-62 Provinsi Sulut, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Selasa (22/9/2026), pukul 10.00 WITA.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menyampaikan ucapan selamat HUT ke-62 kepada seluruh komponen pembangunan dan masyarakat Sulawesi Utara, dari Miangas hingga Pinogaluman.
Gubernur Yulius mengajak seluruh elemen masyarakat memaknai usia 62 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan sebagai refleksi atas perjuangan panjang para pendahulu dalam membangun Provinsi Sulawesi Utara.
Menurutnya, berbagai kemajuan yang dirasakan saat ini tidak terlepas dari kontribusi para mantan gubernur dan wakil gubernur, pimpinan dan anggota DPRD dari masa ke masa, para pejuang sipil, TNI dan Polri, tokoh adat, tokoh agama serta seluruh masyarakat yang telah mendedikasikan diri bagi pembangunan daerah.
Gubernur Yulius juga menyinggung berbagai tantangan yang dihadapi daerah dalam beberapa tahun terakhir yakni dinamika global, konflik internasional, inflasi, efisiensi anggaran hingga fenomena El Niño menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama-sama.
Namun, di tengah berbagai ketidakpastian tersebut, Sulawesi Utara disebut tetap mampu bertahan dan bergerak maju.
Kekuatan tersebut tidak hanya bersumber dari kebijakan pemerintah, tetapi juga dari semangat kebersamaan masyarakat. Nilai Mapalus, falsafah Torang Samua Basudara, serta warisan nilai Sitou Timou Tumou Tou menjadi fondasi penting dalam menjaga kerukunan di Sulawesi Utara.
Dari sisi ekonomi, pemerintah provinsi melaporkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan ketahanan daerah.
Perekonomian Sulawesi Utara pada Triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,42 persen. Pertumbuhan tersebut antara lain tercermin dari aktivitas perdagangan, perkembangan usaha mikro dan kecil, daya beli masyarakat serta meningkatnya kepercayaan investor.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara pada 2025 mencapai 76,32, lebih tinggi dibandingkan IPM nasional sebesar 75,90.
Angka kemiskinan Sulut pada Triwulan II 2026 berada di level 6,32 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional 8,47 persen. Gini Ratio Sulut tercatat 0,344, sementara inflasi daerah berada pada angka 2,53 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 2,92 persen.
Meski demikian, pemerintah juga mengakui masih terdapat tantangan, terutama terkait Tingkat Pengangguran Terbuka yang pada Triwulan II 2026 tercatat 5,85 persen.
Karena itu, Pemprov Sulut berkomitmen mengarahkan investasi pada sektor padat karya, memperkuat perlindungan tenaga kerja lokal serta meningkatkan program pelatihan vokasi agar semakin banyak tenaga kerja daerah terserap dunia industri.
Berbagai capaian pembangunan Sulawesi Utara juga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat maupun lembaga nasional.
Di bidang tata kelola keuangan, BPK RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi WTP ke-12 secara berturut-turut.
Sulut juga memperoleh penghargaan nasional terkait pemanfaatan e-purchasing, pemanfaatan data pendidikan, Universal Health Coverage (UHC) Award 2026, serta penghargaan di bidang layanan kesehatan dan pemenuhan gizi anak.
Pada bidang penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting, Kemendagri RI menetapkan Sulawesi Utara sebagai Terbaik Pertama Regional Sulawesi, yang kemudian mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp3 miliar.
Selain itu, pada 18 September 2026, Sulut meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sulawesi, dengan predikat Terbaik Pertama pada kategori Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan. Atas capaian tersebut, pemerintah pusat memberikan insentif fiskal sebesar Rp2 miliar.
Pembangunan Sulawesi Utara juga diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata hingga wilayah kepulauan.
Pada 2025, pemerintah telah menghadirkan layanan listrik 24 jam di tujuh pulau. Hingga September 2026, layanan tersebut kembali dihadirkan di tiga pulau, yakni Pulau Beeng Laut dan Pulau Bebalang di Kabupaten Kepulauan Sangihe serta Pulau Siladen di Kota Manado.
Di sektor ketenagakerjaan, Pemprov Sulut menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.002.630, mengoptimalkan pelatihan di BLK Kelas A Bitung, menyelenggarakan Job Fair serta melepas peserta yang lulus program magang sebagai tenaga kerja ke Jepang.
Sementara bagi warga terdampak erupsi Gunung Ruang, pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Desa Modisi telah tuntas. Pemerintah juga mendorong legalisasi 63 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk memberikan kepastian hukum dan keselamatan bagi para penambang rakyat.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, sejumlah program strategis juga terus dilakukan.
Bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemprov Sulut meresmikan revitalisasi 150 satuan pendidikan di seluruh kabupaten/kota.
Pemerintah juga mendorong lahir dan beroperasinya Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado sejak Juni 2026, serta memfasilitasi pembentukan Fakultas Kedokteran di Universitas Klabat dan Universitas De La Salle.
Sementara di bidang kesehatan rujukan, pemerintah telah meresmikan Unit Pelayanan Hemodialisis UPTD RSUD Manembo-Nembo Bitung dengan empat mesin cuci darah modern dan armada ambulans.
Posisi strategis Sulawesi Utara di kawasan Asia-Pasifik turut menjadi bagian dari arah pembangunan daerah.
Pemprov Sulut mengusung Paradigma Simpul Distribusi, dengan kawasan Manado dan Bitung diproyeksikan sebagai koridor transit bagi pergerakan barang, jasa, modal dan kunjungan dari Asia Pasifik menuju Indonesia maupun sebaliknya.
Aksesibilitas internasional juga terus diperkuat melalui penambahan penerbangan langsung dari Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado menuju sejumlah negara.
Pengembangan pariwisata turut dilakukan melalui berbagai agenda, di antaranya Tomohon International Flower Festival (TIFF) 2026, Festival Bunaken 2026, Likupang Tourism Festival (LTF) 2026, serta Festival Pesona Selat Lembeh (FPSL) 2026.
Seluruh program tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” yang dijabarkan ke dalam delapan misi pembangunan daerah.
Pada HUT ke-62 tahun 2026, Sulawesi Utara mengusung tema “Sulut MELAJU (Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan) untuk Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.
Tema tersebut menjadi penegasan semangat pemerintah dan masyarakat untuk terus mengakselerasi pembangunan daerah sekaligus mengambil bagian dalam pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045.
Dalam menjalankan agenda pembangunan tersebut, Gubernur Yulius juga menekankan pentingnya kemitraan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan DPRD.
Menurutnya, dinamika perdebatan dan perbedaan pandangan yang terjadi dalam proses pemerintahan harus bermuara pada kesepakatan strategis demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Kemitraan tersebut disebut telah melahirkan regulasi daerah, penetapan anggaran serta fungsi pengawasan yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Utara.
Sulawesi Utara juga menyatakan dukungan terhadap sejumlah program strategis nasional, termasuk pendirian Sekolah Rakyat, Sekolah Nasional Terintegrasi dan SMA Nusantara.
Untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga 18 September 2026 telah terbentuk 180 SPPG, dengan 173 di antaranya aktif beroperasi penuh dan menjangkau 3.229 sekolah.
Program tersebut disebut telah memberikan manfaat kepada 419.829 penerima, termasuk siswa, tenaga pendidik serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Sementara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di 1.838 desa/kelurahan atau mencapai 100 persen, dengan pemanfaatan lahan pemerintah di 962 titik dan pembangunan gerai di 263 lokasi.
Dalam rangka memperingati HUT ke-62, Pemprov Sulut juga melaksanakan sejumlah program yang menyentuh langsung masyarakat.
Di antaranya Program Keringanan Merdeka, berupa pemutihan dan keringanan pajak kendaraan bermotor selama Agustus hingga September.
Pemprov juga menggelar Gerakan Pasar Murah (GPM) secara masif di 15 kabupaten/kota untuk membantu menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
Selain itu, sepanjang September 2026 digelar Pagelaran Rona Budaya Sulut 2026 sebagai ruang untuk menampilkan seni dan tradisi dari Nusa Utara, Minahasa Raya dan Bolaang Mongondow Raya.
Menutup sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus mengajak seluruh ASN untuk mengedepankan nilai dasar BerAKHLAK, dengan memegang prinsip kecepatan, kecerdasan dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda juga diajak terus menjadi peneduh serta menjaga toleransi dan keharmonisan sosial.
Sementara kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara, pesan yang disampaikan adalah menjaga kebersihan lingkungan, ketertiban, keamanan serta mempererat persaudaraan.
Rapat Paripurna HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Utara tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara Anik Yulius Selvanus; Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH; Wakil Ketua Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH; para mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara; keluarga mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Konjen Filipina di Manado, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, FORKOPIMDA Provinsi Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Gallang, SIP, MM, bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Utara, serta para mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-Sulawesi Utara, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, para pimpinan partai politik, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemprov Sulut, para Pejabat Fungsional Ahli Utama, serta Koordinator dan Tim Ahli Gubernur Sulawesi Utara, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perbankan, pimpinan perguruan tinggi, BUMN/BUMD dan UPT Pusat, para pejabat sipil, TNI dan Polri, para pemuka agama, tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat, insan pers, serta para teladan dan warga Sulawesi Utara yang berprestasi.
(ADVETORIAL)
