Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Selain membahas transparansi kerja sama media, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DKIPS) Sulut, Selasa (30/6/2026), juga menyoroti persoalan sumber daya manusia (SDM) yang dinilai menjadi tantangan dalam optimalisasi pelayanan informasi publik.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu, tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, serta anggota Komisi I, di antaranya Henry Walukow dan Eugenia Mantiri. Dari pihak eksekutif hadir Kepala DKIPS Sulut Dr. Zainuddin Saleh Hilimi bersama jajaran.
Dalam pembahasan, Henry Walukow menilai DKIPS memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat pengelolaan data sekaligus ujung tombak penyebarluasan informasi pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Namun menurutnya, fungsi tersebut akan sulit berjalan optimal apabila masih terkendala keterbatasan jumlah aparatur sipil negara (ASN).
“DKIPS merupakan lumbung data sekaligus garda terdepan penyebaran informasi pemerintah. Karena itu, kebutuhan SDM harus menjadi perhatian agar pelayanan publik dapat berjalan maksimal,” ujar Henry.
Komisi I kemudian mendorong DKIPS Sulut untuk segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) guna mengusulkan penambahan formasi ASN sesuai kebutuhan organisasi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DKIPS Sulut, Dr. Zainuddin Saleh Hilimi, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mengoptimalkan kinerja seluruh pegawai yang ada, sembari melakukan evaluasi terhadap kebutuhan personel di setiap bidang.
Selain persoalan SDM, rapat juga membahas strategi penguatan publikasi program-program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar informasi pembangunan dapat diterima masyarakat secara cepat, luas, dan akurat.
Komisi I DPRD Sulut menegaskan akan terus mengawal pembahasan anggaran DKIPS, khususnya pada APBD Perubahan mendatang. Langkah tersebut dilakukan agar fungsi pelayanan informasi publik, penguatan transformasi digital, serta kemitraan dengan media massa tetap berjalan optimal, transparan, dan mampu mendukung keberhasilan program pembangunan di Sulawesi Utara.
RDP tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja organisasi perangkat daerah, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel.
(ABL)
