Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra kerja, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DKIPS), Biro Organisasi, serta Biro Pemerintahan Setdaprov Sulut, Selasa (30/6/2026). Rapat ini difokuskan pada evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran perangkat daerah guna memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai target.
RDP yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Sulut dipimpin langsung Ketua Komisi I, Braien Waworuntu, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter selaku Koordinator Komisi I. Turut hadir anggota Komisi I, Henry Walukow dan Eugenie Mantiri, bersama jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam arahannya, Braien Waworuntu meminta setiap perangkat daerah memaparkan secara rinci capaian program, progres pelaksanaan kegiatan, serta realisasi anggaran hingga pertengahan tahun anggaran 2026. Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana target pembangunan telah berjalan serta mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi.
“Kami ingin mengetahui capaian setiap program, sekaligus mencari solusi atas berbagai hambatan yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan belum berjalan optimal. Evaluasi ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Braien.
Ia menambahkan, setiap kendala yang ditemukan harus segera ditindaklanjuti agar tidak menghambat pencapaian target pembangunan daerah yang telah direncanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter mengingatkan seluruh SKPD agar mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, ukuran keberhasilan bukan terletak pada besarnya anggaran yang terserap, melainkan pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Anggaran yang ada itu tidak harus digunakan sampai habis, tetapi harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang terpenting adalah output dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Royke.
RDP tersebut menjadi momentum bagi Komisi I DPRD Sulut untuk memastikan seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran. Melalui pengawasan yang intensif, DPRD berharap seluruh target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal demi mendukung kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
(ABL)
