Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Persatuan Mahasiswa Sulawesi Utara (PERMSTA) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (4/11/2026).
Dalam aksi bertajuk Gerakan PERMSTA tersebut, mahasiswa menyuarakan berbagai tuntutan yang mencakup persoalan nasional hingga sejumlah isu strategis di daerah.
Aksi ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak pemerintah dan para pemangku kebijakan agar memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam seruan aksinya, PERMSTA membawa sejumlah tuntutan nasional, di antaranya mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai isu nasional, menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua, serta menghentikan militerisasi ruang sipil.
Selain itu, mahasiswa turut menyuarakan jaminan kebebasan berpendapat, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta mendesak realisasi 19 juta lapangan pekerjaan.
Tidak hanya membawa isu nasional, PERMSTA juga menyoroti berbagai persoalan di Sulawesi Utara. Salah satu perhatian utama berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.
Mahasiswa mendesak penghentian perampasan ruang hidup masyarakat serta penerbitan izin usaha pertambangan yang menjadi bagian dari sorotan mereka.
Di sektor pembangunan, PERMSTA meminta pemerintah memperhatikan pemerataan infrastruktur, khususnya efektivitas distribusi listrik dan pembangunan pembangkit listrik di wilayah kepulauan.
Pemerataan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat di Manado Tua juga masuk dalam daftar tuntutan yang disampaikan.
Sejumlah persoalan sosial dan kelembagaan turut diangkat dalam aksi tersebut, mulai dari penanganan kasus pelecehan seksual di Sulawesi Utara, penolakan studi kepolisian di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), penolakan reklamasi Manado Utara, hingga desakan evaluasi terhadap kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara.
Ketua DPRD Sulut Sambut Massa Aksi
Di tengah berlangsungnya demonstrasi, pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara turun langsung menemui massa aksi.
Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, didampingi Royke Roring, Hillary J. Tuwo, serta Sekretaris DPRD Niklas Silangen, menerima kedatangan mahasiswa di depan kantor lembaga legislatif tersebut.
Dalam kesempatan itu, Andi Silangen menyampaikan doa bagi seluruh massa aksi yang akan menyampaikan aspirasi. Kehadiran pimpinan DPRD menjadi bagian dari respons terhadap mahasiswa yang datang membawa berbagai persoalan untuk disuarakan.
Selanjutnya, pihak DPRD Sulut mengajak perwakilan mahasiswa untuk masuk ke dalam gedung guna melakukan dialog secara langsung.
Namun, upaya dialog di dalam gedung tersebut belum membuahkan hasil. Pembicaraan kemudian berlanjut di halaman depan Kantor DPRD Sulut, tempat massa aksi menyampaikan berbagai tuntutan dan aspirasi mereka.
Dalam penyampaian tersebut, mahasiswa kembali menegaskan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian PERMSTA, baik menyangkut kebijakan nasional maupun kondisi sosial, lingkungan, pembangunan, dan pelayanan publik di Sulawesi Utara.
Aksi PERMSTA ini sekaligus memperlihatkan beragam isu yang menjadi perhatian kalangan mahasiswa. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan perhatian DPRD Sulut dalam menjalankan fungsi representasi, pengawasan, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui mekanisme kelembagaan.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD Sulut memiliki peran penting dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, termasuk suara mahasiswa yang menyampaikan kritik dan tuntutan terhadap berbagai kebijakan publik.
(ADVETORIAL)
