Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara, Nick Adicipta Lomban, membacakan laporan pelaksanaan reses masa sidang pertama tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Sulut yang digelar di Ruang Paripurna, Selasa (6/1/2026).
Dalam laporannya, politisi Partai NasDem ini memaparkan berbagai aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun selama masa reses, baik dari wilayah Kota Bitung maupun Kabupaten Minahasa Utara. Penyerapan aspirasi dilakukan di sejumlah kecamatan dan desa, antara lain Kecamatan Kalawat (Desa Kolongan, Maumbi, Suwaan, Watutumou), Kecamatan Dimembe (Desa Klabat dan Tatelu), Kecamatan Wori (Desa Tiwoho), wilayah kepulauan Minahasa Utara, hingga Kecamatan Talawaan dan Airmadidi.
Selain itu, aspirasi juga datang dari berbagai kecamatan di Kota Bitung, seperti Kecamatan Girian, Madidir, Maesa, Ranowulu, dan Matuari, yang mencakup sejumlah kelurahan dengan beragam persoalan dan kebutuhan masyarakat.
Nick menjelaskan, aspirasi yang paling dominan disampaikan masyarakat berkaitan dengan sektor infrastruktur, khususnya pembangunan dan perbaikan jalan provinsi beserta drainase. Menurutnya, kondisi infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
“Masyarakat berharap adanya perhatian serius terhadap pembangunan dan perbaikan ruas jalan provinsi berikut drainase, karena ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan,” ungkap Nick dalam paripurna tersebut.
Tak hanya infrastruktur jalan, masyarakat juga mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, seperti jalan paving, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan, penerangan jalan umum, serta fasilitas penunjang lainnya. Di sektor pertanian dan perkebunan, warga mengharapkan pembangunan jalan produksi guna menunjang produktivitas petani, termasuk akses menuju kawasan pariwisata.
Nick juga menyoroti aspirasi terkait mitigasi bencana, seperti pembangunan tanggul penahan longsor di wilayah rawan serta tanggul pengendali banjir di daerah yang kerap terdampak. Selain itu, masyarakat kepulauan Minahasa Utara mengharapkan perhatian serius terkait akses listrik dan penerangan jalan.
Menanggapi keluhan warga Kecamatan Wori terkait persoalan listrik, Nick menyampaikan bahwa hal tersebut telah menjadi perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.
“Puji syukur, pada akhir tahun 2025 di bawah pemerintahan YSK–Victory, pekerjaan tersebut sudah direalisasikan,” ujarnya.
Di bidang pendidikan dan telekomunikasi, masyarakat mengeluhkan keterbatasan jaringan internet, terutama di wilayah tertentu seperti Desa Tep Warisa, Minahasa Utara. Aspirasi lainnya mencakup permintaan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa kurang mampu namun berprestasi, pengadaan komputer dan jaringan internet di sekolah, bantuan Program Indonesia Pintar, hingga pelatihan pemandu wisata bagi generasi muda.
Sementara di sektor kesehatan, warga berharap adanya bantuan alat kesehatan seperti kacamata dan kursi roda, kepesertaan Kartu Indonesia Sehat bagi masyarakat kurang mampu, serta pelayanan BPJS Kesehatan yang optimal.
“Masyarakat berharap pasien pengguna BPJS dapat ditangani hingga benar-benar pulih, bukan dipulangkan sebelum sembuh secara maksimal,” tegas Nick.
Aspirasi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan juga menjadi perhatian, mulai dari bantuan bibit dan pupuk, bibit ternak dan ikan, hingga sarana perikanan seperti perahu ketinting, mesin tempel, jaring, dan peralatan pendukung lainnya. Di sektor UMKM, masyarakat mengusulkan bantuan peralatan usaha, permodalan, serta pelatihan bagi pelaku UMKM dan IKM, khususnya generasi milenial dan generasi Z.
Pada bidang sosial dan kemasyarakatan, masyarakat mengharapkan bantuan sosial bagi lansia, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, serta dukungan terhadap rumah-rumah ibadah. Nick menegaskan bahwa Provinsi Sulut telah memiliki Peraturan Daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang perlu terus diperkuat agar manfaatnya lebih dirasakan.
“Masyarakat berharap seluruh bantuan pemerintah ke depan dapat lebih tepat sasaran. Seluruh aspirasi ini telah kami rangkum dan diserahkan secara resmi kepada pemerintah provinsi,” jelas Nick di hadapan Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkay.
Namun demikian, dalam laporan reses tersebut terungkap bahwa wilayah Kelurahan Lembeh Utara dan Lembeh Selatan tidak tercantum sebagai lokasi kunjungan reses. Kondisi ini disayangkan, mengingat masyarakat di wilayah tersebut juga memiliki kebutuhan mendesak di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, sosial, hingga perikanan, yang diharapkan dapat menjadi perhatian pada masa reses berikutnya.
(ABL)
