Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi pada Selasa (10/3/2026) di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Sulut.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas surat permohonan dari Gerakan Masyarakat Sulut Sejahtera yang menyampaikan berbagai aspirasi terkait isu sosial, tata kelola pemerintahan, hingga pembangunan daerah.
RDP dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela Elsiana Paruntu, didampingi sejumlah anggota dewan lintas komisi di antaranya Louis Schramm, Ruslan Gani dan Rhesa Waworuntu.
Dalam arahannya, Michaela Paruntu menegaskan bahwa berbagai poin yang disampaikan masyarakat, terutama terkait dugaan praktik korupsi dan keberadaan mafia tanah, akan menjadi perhatian serius lembaga legislatif.
“Masalah korupsi maupun mafia tanah seringkali menjadi aspirasi yang kami terima. Hal ini tentu akan menjadi perhatian kami untuk didalami lebih lanjut dan dikonsultasikan dengan pemerintah daerah,” tegasnya.
Selain persoalan sengketa lahan, DPRD juga merespons positif usulan masyarakat mengenai pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Adat. Politisi Partai Golkar tersebut menyatakan bahwa usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut sebagai bagian dari inisiatif legislatif DPRD.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada massa aksi Gemass yang telah menyampaikan aspirasi secara terbuka dan konstruktif. Menurutnya, data serta fakta yang dibawa masyarakat menjadi dasar penting bagi DPRD dalam memperjuangkan kepentingan rakyat di tingkat pemerintahan.
“Kami berterima kasih atas semua masukan yang diberikan. Aspirasi ini akan kami kawal karena menjadi dasar bagi kami untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Itulah alasan mengapa kami ada di lembaga ini,” ujarnya.
Sejumlah Rekomendasi DPRD
Dalam rapat tersebut, DPRD Sulut juga merumuskan sejumlah rekomendasi penting yang akan menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya:
– Pengaturan tempat hiburan malam, termasuk penegasan jam operasional serta penutupan pada hari besar keagamaan melalui Surat Edaran Gubernur atau Peraturan Daerah.
– Peningkatan pengawasan penyakit masyarakat, seperti praktik prostitusi di tempat hiburan malam dan maraknya judi online, termasuk upaya penutupan situs terkait.
– Penggunaan label halal dan non-halal dengan bahasa publik yang bijaksana dan tetap menghormati keberagaman masyarakat.
– Pengawasan program bantuan 15.000 unit rumah, agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
– Pelestarian seni dan budaya daerah, melalui penguatan sanggar seni, kegiatan budaya di sekolah, serta dukungan anggaran bagi para pegiat seni.
– Perbaikan tata kelola pariwisata, termasuk pengembangan destinasi unggulan seperti Taman Nasional Bunaken sebagai ikon pariwisata Sulawesi Utara.
– Peningkatan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan, serta mendorong pemerintah pusat mempercepat perbaikan jalan nasional yang rusak.
– Penambahan lampu penerangan jalan, guna meningkatkan keamanan masyarakat.
– Peninjauan kembali kebijakan insentif rohaniwan serta memastikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tetap aktif.
– Optimalisasi pemanfaatan pajak kendaraan bermotor agar lebih menyentuh program kesejahteraan masyarakat.
– Prioritas program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya di bidang seni dan kebudayaan.
– Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mencegah korupsi serta menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, DPRD juga mendorong pengaturan operasional kendaraan kontainer serta pemanfaatan jalan tol agar distribusi logistik berjalan lebih tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
Menutup rapat, Michaela Paruntu menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai kritik yang disampaikan masyarakat, meski dalam dinamika diskusi sempat terjadi perdebatan yang cukup panas.
Ia menegaskan bahwa kritik tersebut justru menjadi pengingat bagi para wakil rakyat untuk terus memperbaiki kinerja.
“Jujur saya tidak merasa tersinggung. Saya justru berterima kasih karena sudah diingatkan. Di balik peran kami sebagai wakil rakyat, kami juga manusia yang memiliki kekurangan. Bersama masyarakatlah kami diperlengkapi,” tutupnya sebelum rapat diakhiri dengan doa.
(ABL)
