Petasulut.com, SULAWESI UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (23/6/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut dan dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B., KBD, didampingi para Wakil Ketua DPRD, yakni Michaela Elsiana Paruntu, Royke Anter, dan Stella Runtuwene. Hadir dalam sidang tersebut Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkay, SH., MH, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulut menegaskan bahwa pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari amanat konstitusi sekaligus pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran daerah yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran.
“Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan instrumen wajib untuk membedah transparansi serta efektivitas serapan anggaran di tahun anggaran yang telah berakhir,” ujar Fransiscus Silangen.
Usai penyampaian penjelasan gubernur, rapat dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang berlangsung dinamis namun tetap kondusif.
Secara bergantian, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan dan masukan terhadap dua Ranperda tersebut. Dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Jeane Laluyan, dilanjutkan Fraksi Golkar oleh Vionita Tuerah, Fraksi Demokrat oleh Henry Walukow, Fraksi NasDem oleh Nick Lomban, dan ditutup Fraksi Gerindra melalui Louis Schramm.
Mayoritas fraksi memberikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sepanjang tahun anggaran 2025, sekaligus menyampaikan sejumlah catatan strategis yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah pada pembahasan selanjutnya.
Fiskal Daerah Tetap Kuat
Dalam penjelasannya, Gubernur Yulius Selvanus memaparkan berbagai indikator keberhasilan pembangunan daerah sepanjang tahun 2025.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil menjaga kondisi fiskal daerah tetap sehat, stabil, dan terkendali.
Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38 persen dari target yang ditetapkan. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp3,32 triliun atau 91,36 persen dari total anggaran.
Dari pelaksanaan APBD tersebut, pemerintah daerah membukukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp177,13 miliar, yang mencerminkan pengelolaan keuangan secara hati-hati dan efektif.
Kondisi keuangan daerah juga semakin kuat dengan meningkatnya total aset pemerintah daerah menjadi Rp11,49 triliun, naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10,78 triliun.
Di sisi lain, kewajiban daerah berhasil ditekan secara signifikan dari Rp1,26 triliun menjadi Rp849 miliar, menunjukkan semakin sehatnya struktur keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Pertumbuhan Ekonomi Lampaui Nasional
Kinerja fiskal tersebut berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren positif.
Sepanjang tahun 2025, ekonomi Sulawesi Utara tumbuh 5,66 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5,11 persen.
Pertumbuhan tersebut turut berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 6,62 persen, lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 8,25 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,78 persen.
Pemprov Sulut juga berhasil menjaga stabilitas harga dengan tingkat inflasi hanya 1,23 persen, jauh di bawah inflasi nasional sebesar 2,92 persen.
Pada sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara meningkat menjadi 76,32, tetap berada di atas rata-rata nasional.
Sementara di sektor pertanian dan kelautan, kesejahteraan masyarakat turut mengalami peningkatan yang ditandai dengan naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 125,21 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 112,17.
Prestasi Nasional Terus Bertambah
Selain capaian ekonomi dan sosial, Gubernur Yulius Selvanus juga memaparkan berbagai keberhasilan strategis yang berhasil diraih Sulawesi Utara.
Di antaranya revitalisasi Museum Negeri Sulawesi Utara menjadi pusat wisata edukasi modern, serta keberhasilan Sulawesi Utara menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Berbagai keberhasilan tersebut turut mengantarkan Sulawesi Utara meraih penghargaan Terbaik I Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting Regional Sulawesi Tahun 2026, Terbaik II Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk 12 kali berturut-turut.
Dorong Iklim Investasi
Selain Ranperda Pertanggungjawaban APBD, DPRD Sulut juga mulai membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Regulasi tersebut disiapkan sebagai langkah memperkuat kepastian hukum, menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan, meningkatkan kemudahan investasi, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Ranperda ini juga diharapkan mampu mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong tumbuhnya investasi baru yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan demi kemajuan Bumi Nyiur Melambai.
(ADVETORIAL)
